Israel Bersiap Aneksasi Tepi Barat Jelang Era Trump Kedua
Rencana kontroversial aneksasi Tepi Barat oleh Israel memanas menjelang pelantikan Trump. Dukungan AS diperkirakan akan mempercepat upaya kedaulatan Israel atas wilayah yang diduduki.
AC10 Tech, Jakarta – Menteri Keuangan Israel dari sayap kanan, Bezalel Smotrich, sedang melakukan langkah serius menuju aneksasi penuh Tepi Barat. Ia telah menginstruksikan persiapan infrastruktur yang diperlukan guna memperluas “kedaulatan” Israel atas wilayah yang dikenal Israel sebagai Yudea dan Samaria. Langkah ini diambil tepat menjelang pelantikan Donald Trump pada Januari 2025, di mana Smotrich berharap pemerintahan AS mendatang akan memberikan dukungan penuh bagi upaya kontroversial ini.
Dalam sebuah pernyataan di akun X, Smotrich mengungkapkan optimismenya terhadap tahun 2025 sebagai momen penting untuk mewujudkan kedaulatan Israel di Tepi Barat. Menteri yang juga tinggal di permukiman ilegal ini menegaskan, “2025: tahun kedaulatan di Yudea dan Samaria,” sembari menyampaikan keyakinannya akan dukungan AS yang kokoh.
Munculnya Donald Trump sebagai Presiden terpilih AS memperkuat harapan koalisi sayap kanan Israel untuk menutup peluang berdirinya negara Palestina yang telah lama diperjuangkan pihak Palestina. Dalam pertemuan di Knesset, Smotrich menyatakan bahwa dirinya telah memberikan perintah kepada Direktorat Permukiman Kementerian Pertahanan Israel untuk mempersiapkan implementasi aneksasi ini, menyebut Trump sebagai pemimpin yang berani dan penuh keteguhan yang akan mendorong langkah Israel di wilayah ini.
Kendati rencana ini disambut antusias oleh faksi sayap kanan Israel, kritik keras datang dari pihak Palestina. Juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Nabil Abu Rudeineh, mengutuk langkah tersebut, menegaskan bahwa Israel sepenuhnya bertanggung jawab atas dampak kebijakan ini yang dianggap melanggar hukum internasional. Abu Rudeineh menambahkan, AS juga bertanggung jawab karena terus mendukung “agresi” Israel yang semakin memperburuk ketegangan.
Rencana aneksasi ini, jika dilanjutkan, berpotensi memicu respons internasional yang keras. Menurut hukum internasional, permukiman Israel di Tepi Barat dinilai ilegal, meski sebagian besar pemukim di wilayah ini menganggapnya sebagai bagian dari tanah air mereka yang bersejarah. Sejak 1967, ketika Israel menduduki wilayah Tepi Barat, permukiman di wilayah tersebut telah berkembang pesat, menciptakan ketegangan berkelanjutan dengan penduduk Palestina.
Di tengah sorotan internasional, Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar menambahkan perspektif yang lebih hati-hati, menegaskan bahwa hingga kini belum ada keputusan resmi dari pemerintah terkait aneksasi ini. “Keputusan belum dibuat mengenai masalah ini,” kata Saar dalam sebuah konferensi pers di Yerusalem. Ia mengungkapkan bahwa masalah aneksasi pernah dibahas di era pertama Trump, namun hingga kini belum ada kejelasan kebijakan.
Langkah Smotrich dan dukungan koalisi kanan Israel ini menandakan fase baru dalam hubungan Israel-AS di bawah pemerintahan Trump yang akan datang, di mana keduanya diperkirakan akan memperkuat kerja sama dalam isu-isu geopolitik yang sensitif. Namun, rencana ini juga menimbulkan kekhawatiran bahwa situasi di kawasan Timur Tengah dapat semakin rumit, dengan kemungkinan meningkatnya ketegangan antara pihak Israel dan Palestina, serta negara-negara tetangga yang mendukung kemerdekaan Palestina.
Selain upaya aneksasi ini, Smotrich telah mengancam akan mengguncang koalisi pemerintahan PM Benjamin Netanyahu jika ada langkah yang dianggap melemahkan posisi Israel di perbatasan utara, terutama terkait gencatan senjata dengan Hezbollah.
Dengan dinamika politik yang kian kompleks, pengamat internasional menilai bahwa langkah Israel ini akan terus menarik perhatian dunia dan mempertanyakan kembali komitmen masyarakat internasional dalam menjaga stabilitas di kawasan.
