Jokowi Tanggapi Tuduhan PDIP Soal Kecurangan Pilkada
Presiden Jokowi Tegaskan Tak Perlu Tuduhan, Laporkan Ke Bawaslu
AC10 Tech, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara soal tudingan PDIP yang menyebut adanya kecurangan dalam Pilkada di Jawa Tengah dan dugaan upaya mengatur Pilkada DKI Jakarta agar berlangsung dua putaran. Menurut Jokowi, tuduhan tersebut tidak berdasar dan sebaiknya dibuktikan melalui jalur hukum.
“Ya itu, buktikan saja, jangan menuduh. Laporkan saja ke Bawaslu itu kan mekanismenya, nanti diputuskan oleh MK itu kan mekanismenya,” ujar Jokowi saat mengunjungi Medan, Sumatera Utara, Jumat (29/11/2024).
Jokowi menanggapi langsung kritik yang dilontarkan oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, terkait hasil Pilkada di Jawa Tengah. Megawati sebelumnya mengatakan bahwa pasangan calon Andika Perkara-Hendrar Prihadi yang diusung PDIP seharusnya menang, namun kalah akibat kecurangan yang melibatkan pejabat kepala daerah hingga aparat kepolisian.
“Di Jawa Tengah misalnya, saya mendapatkan laporan betapa masifnya penggunaan pejabat kepala daerah hingga mutasi aparatur kepolisian demi tujuan politik elektoral,” kata Megawati pada Kamis (28/11/2024).
Megawati juga menambahkan bahwa Jawa Tengah seharusnya tidak terkalahkan jika Pilkada dilakukan secara fair dan adil, mengingat wilayah tersebut adalah basis loyalis PDIP yang dikenal dengan sebutan ‘kandang banteng’.
Tudingan Soal Pilkada DKI Jakarta
Selain soal Pilkada Jawa Tengah, PDIP juga mengkritik langkah Jokowi dalam Pilkada DKI Jakarta. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengklaim bahwa Jokowi berusaha membuat Pilkada DKI Jakarta berjalan dua putaran dengan menghalangi pasangan Pramono Anung-Rano Karno untuk memenangkan lebih dari 50% suara di putaran pertama.
Menurut Hasto, informasi ini diperoleh setelah Jokowi memberikan dukungan pada pasangan Ridwan Kamil-Suswono di salah satu kafe di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. “Sebelumnya disampaikan Pak Jokowi yang mencoba kalau tidak bisa mengalahkan Mas Pram [Pramono Anung] bagaimana dibuat 2 putaran,” ujar Hasto kepada awak media, Rabu (27/11/2024).
Tudingan ini semakin memperpanas isu politik di Jakarta menjelang Pilkada, dan menambah ketegangan antara partai yang mendukung calon-calon yang bertarung. Namun, Jokowi dengan tegas menolak semua tuduhan tersebut dan menekankan agar setiap klaim kecurangan dibuktikan melalui jalur hukum yang ada.
Jokowi pun meminta pihak yang merasa dirugikan untuk memanfaatkan mekanisme hukum yang sudah disediakan, seperti melapor ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ini adalah cara yang sah untuk menyelesaikan perselisihan dalam proses demokrasi.
